Dakwah Struktural Pemprov Sumsel

            Judul                 : Dakwah Struktural Pemprov Sumsel: Menelusuri Jejak Dakwah  Struktural Alex                                           Noerdin

Penulis             : H. Riza Pahlevi, MA. dan Muslimin, M. Kom. I

Penerbit           : IKARAFAH (Ikatan Keluarga Alumni Raden Fatah)

Cetakan           : Pertama Palembang, Februari 2015

Tebal               : vi+216 halaman

Dakwah dan pemerintahan Islam sangat erat kaitannya dengan politik. Bahkan keduanya, dakwah dan politik, tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Dakwah memerlukan dukungan politik (power) dan politik haruslah dilakukan dalam kerangka dakwah. Asumsi dasarnya ialah, bahwa usaha membangun masyarakat Islam,  apalagi pemerintahan Islam, meniscayakan pemberlakuan syari’at Islam, sementara pemberlakuan dan penegakan syari’at Islam meniscayakan adanya kekuasaan (power), dalam hal ini pemerintahan negara. Ini berarti, syari’at Islam tidak dapat ditegakkan tanpa dukungan kekuasaan (negara).

Di Sumsel dakwah struktural telah dilakukan sejak zaman para Sultan Palembang mempunyai minat khusus pada agama, dan mereka mendorong tumbuhnya pengetahuan dan keilmuan Islam di bawah patronase mereka. Para Sultan itu tampaknya melakukan usaha-usaha tertentu untuk menarik para ulama Arab agar sekali lagi menetap di wilayah mereka. Akibatnya, para imigran Arab, terutama dari Hadhramaut, mulai berdatangan ke Palembang dalam jumlah yang semakin bertambah sejak abad ke tujuh belas.

Pada masa kepemimpinan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumsel, ia  juga banyak mendukung dan mengembangkan kegiatan dakwah di Sumsel guna mewujudkan masyarakat Sumsel religius. Kegiatan-kegiatan dakwah yang digagas Alex Noerdin di antaranya; inisiator pembuatan Masjid Raya Sriwijaya, inisiator pembuatan asrama bagi mahasiswa Sumsel di Mesir dan juga pemberian beasiswa bagi mahasiswa Sumsel di Mesir, guna menghasil ulama-ulama Sumsel yang berkompeten. Termasuk mengadakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) bertaraf international. Selain itu, juga banyak kegiatan-kegiatan unggulan keagamaan lainnya yang perlu didukung oleh seluruh eksponen masyarakat Sumsel. (hlm., 45)

Sebenarnya, beberapa kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia melihat agama sebagai sarana yang paling memenuhi syarat untuk merealisasikan good governance (Pemerintahan yang Baik), dimana setiap masyarakat memiliki tanggungjawab yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dalam konteks dan norma, kearifan lokal banyak dari agama yang telah mengalami proses objektivikasi atau pembudayaan dimana agama menjadi bagian integrated dari kebudayaan itu sendiri. 

Salah satu semangat menghadirkan buku ini adalah mencoba menelusuri jejask dakwah struktural yang dimulai pada Kesultanan Palembang Darussalam sampai masa kepemimpinan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Oleh karenanya, sekecil apa pun gagasan, ide pemikiran, dan temuan dalam buku ini layak untuk diapresiasi. Semoga buku ini menjadi wasilah dakwah yang lebih berkembang dan berkualitas, khususnya di Sumsel.